Turnamen yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tersebut mempertemukan peserta dari Gresik dan sejumlah daerah lainnya. Selain menjadi arena pertandingan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menjaring pemain yang berpotensi dikembangkan sebagai atlet domino.

Ketua Orado Kabupaten Gresik M. Choirul Rizal mengatakan tingginya antusiasme peserta menunjukkan bahwa domino memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh sebagai cabang olahraga.

“Antusiasme peserta sangat luar biasa, tidak hanya dari Gresik, tapi juga dari luar daerah turut hadir memeriahkan acara ini,” kata Rizal.

Mengubah Pandangan terhadap Domino

Menurut Rizal, salah satu tantangan dalam mengembangkan olahraga domino adalah masih adanya pandangan negatif terhadap permainan tersebut.

Karena itu, turnamen yang dikemas sebagai kompetisi olahraga diharapkan dapat memperkenalkan domino dari sisi yang berbeda, terutama sebagai wadah pembinaan dan pencapaian prestasi.

“Mudah-mudahan melalui turnamen ini, stigma negatif tentang domino bisa hilang dan murni menjadi cabang olahraga yang berprestasi,” ujarnya.

Melalui kompetisi semacam ini, Orado Gresik juga membuka ruang bagi pemain untuk menunjukkan kemampuan sekaligus berkompetisi secara sportif.

Kodim Gresik Jadi Ruang Pertemuan dengan Masyarakat

Komandan Kodim 0817/Gresik Letkol Inf Fadly Subur Karamaha mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan secara paralel di berbagai wilayah Indonesia.

Selain pertandingan, kegiatan tersebut menurut Fadly memiliki fungsi sebagai sarana silaturahmi antara prajurit TNI dan masyarakat.

“Tujuannya adalah sebagai ajang silaturahmi, kemudian kita juga mencari bibit-bibit atlet domino, khususnya di wilayah Kabupaten Gresik dan sekitarnya, untuk nanti bisa berkiprah di ajang yang lebih tinggi,” kata Fadly.

Pemilihan Markas Kodim 0817/Gresik sebagai lokasi turnamen juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat secara langsung lingkungan dan aktivitas di satuan TNI.

Fadly menilai interaksi melalui kegiatan bersama dapat memperkuat kedekatan antara TNI dan masyarakat.

“Karena kami adalah prajurit pejuang, prajurit TNI rakyat yang hadir dari rakyat juga, dan rakyat adalah ibu kandung TNI,” ujarnya.

Cari Bibit Atlet dari Kompetisi

Open Tournament Domino Orado Piala Panglima TNI secara resmi dibuka oleh Dandim 0817/Gresik. Para peserta kemudian mengikuti pertandingan dengan membawa misi masing-masing, mulai dari berkompetisi hingga mencari pengalaman di arena pertandingan.

Fadly juga meminta seluruh peserta menjaga sportivitas selama turnamen berlangsung.

“Kalau kita kalah, kalahlah secara terhormat, kalaupun menang, menanglah secara terhormat,” katanya.

Turnamen tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 TNI yang puncaknya diperingati pada 5 Oktober 2026.

Selama tujuh bulan, Asmaul harus menjelaskan ketidakhadiran suaminya dengan cara yang dapat dipahami anaknya. Ia memilih mengatakan bahwa sang ayah sedang bekerja dan belum bisa pulang.

“Saya bilang Ayah lagi bekerja. Kalau pekerjaan Ayah selesai, nanti pasti Ayah pulang bersama kita,” ujar Asmaul.

Anak Kedua Belum Mengenal Kehadiran Ayah
Beban Asmaul semakin berat karena anak keduanya baru berusia empat bulan ketika YS terseret perkara hukum. Kini, anak tersebut telah tumbuh menjadi balita tanpa kehadiran ayah di rumah.

Asmaul mengaku belum berani menjelaskan kondisi sebenarnya kepada kedua anaknya. Ia khawatir anak-anaknya belum siap menerima kenyataan bahwa sang ayah berada di lembaga pemasyarakatan.

“Saya bilang papanya masih kerja di luar kota. Saya belum berani berterus terang. Kasihan mentalnya kalau tahu ayahnya ada di lapas,” ujar Asmaul saat ditemui di rumah kos kawasan Simo, Surabaya.

Saat ini, kedua anak Asmaul dan YS dititipkan kepada orang tua Asmaul di kampung halamannya di Kabupaten Tuban. Keputusan tersebut diambil karena Asmaul harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya.

“Saya harus bekerja sendiri untuk kedua anak saya. Kalau tidak saya titipkan di Tuban, bagaimana. Karena ayahnya saat ini berada di tahanan,” katanya.

Asmaul Menanggung Kebutuhan Keluarga
Absennya YS sebagai kepala keluarga turut berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga. Sebelumnya, YS menjadi salah satu tumpuan penghasilan keluarga.

Setelah suaminya menjalani hukuman, Asmaul mengambil alih tanggung jawab mencari nafkah. Ia bekerja serabutan sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kebutuhan susu formula, makanan, dan keperluan anak tetap harus dipenuhi meski pendapatan keluarga berkurang. Dalam kondisi tertentu, Asmaul mengaku harus meminta bantuan kepada keluarga.

“Kadang bos tempat saya kerja bantu ongkos pulang dan kasih tambahan buat anak. Kalau benar-benar kurang, saya terpaksa minta bantuan ke kakak saya dan saudara saya,” ungkapnya.

Di tengah keterbatasan tersebut, Asmaul juga harus menghadapi pertanyaan anak pertamanya yang terus mencari keberadaan sang ayah.

Mengaku Tak Mengetahui HGI Berkaitan dengan Perkara Judi
Asmaul mengatakan dirinya sempat menanyakan kepada YS mengenai aplikasi Higgs Games Island (HGI) yang dimainkan suaminya. Saat itu, menurut Asmaul, YS mengatakan bahwa aplikasi tersebut merupakan permainan dan bukan judi.

“Bukan, HGI bukan aplikasi judi, sudah resmi di App Store,” kata Asmaul menirukan jawaban suaminya.

Menurut Asmaul, suaminya juga meyakinkannya bahwa permainan tersebut tidak memiliki unsur perjudian.

“Saya sempat bilang, jika itu judi hapus saja. Makanya saya perbolehkan main,” jelasnya.

Asmaul mengaku kemudian terkejut ketika mengetahui suaminya ditangkap polisi terkait perkara perjudian yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Saat menjenguk YS setelah penangkapan, Asmaul mengaku kembali menanyakan perkara tersebut kepada suaminya. Ia juga mengatakan sempat meminta penjelasan kepada penyidik mengenai perkara yang menjerat suaminya.

“Saya dan suami hanya masyarakat kecil, apalagi saya tidak tahu apa-apa masalah hukum. Ya bagaimana lagi, saat ini saya hanya bisa pasrah dan bekerja serabutan sebagai pembantu rumah tangga,” tuturnya.

Asmaul berharap suaminya dapat segera kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga.

“Saya hanya ingin suami saya cepat keluar karena anak saya rindu terus mencari ayah dan kembali menjadi imam kami untuk keluarga,” ujarnya.

YS Dijatuhi Hukuman Satu Tahun Penjara
Sebelumnya, YS bersama dua rekannya, AL dan EK, telah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada YS dan menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana perjudian.

Perkara tersebut tidak hanya berdampak pada YS sebagai terdakwa, tetapi juga mengubah kehidupan keluarganya. Bagi Asmaul, hukuman tersebut berarti harus menjalani hari-hari sebagai pencari nafkah sekaligus menjawab kerinduan anak-anak terhadap ayah mereka.

Festival yang mengusung tema Youth for Humanity tersebut menjadi momentum bagi Eri untuk mengajak ribuan anggota PMR memahami kembali makna perjuangan dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Sejarah Perjuangan Surabaya Jadi Pengingat
Dalam arahannya, Eri mengungkit kembali peristiwa bersejarah pada 1945, ketika warna biru pada bendera Belanda di Hotel Yamato dirobek hingga menyisakan warna merah dan putih.

Menurut Eri, semangat perjuangan yang melekat dalam sejarah Surabaya harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, bentuk perjuangan generasi muda saat ini dapat diwujudkan melalui tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Sang Merah Putih harus selalu berkibar di seluruh penjuru Indonesia. Tapi yang membuat saya bangga, Sang Merah Putih harus selalu berkibar di hati arek-arek Suroboyo,” tegasnya.

Ia menjelaskan, “berkibarnya” Merah Putih dalam hati warga Surabaya dapat diwujudkan melalui keberanian menegakkan kebenaran, membantu orang lain, dan bergotong royong.

Kemanusiaan Jadi Bagian dari Semangat Kepahlawanan
Eri menilai kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan kebebasan, tetapi juga harus diikuti dengan nilai kemanusiaan.

“Apalah arti kita merdeka kalau tidak punya nilai-nilai kemanusiaan. Apalah arti menjadi manusia kalau hati kita tidak bisa menolong orang lain,” ujarnya.

Ia kemudian mengaitkan nilai tersebut dengan aktivitas PMR yang sejak usia sekolah telah mengajarkan kepedulian dan keterampilan dalam bidang kemanusiaan.

Eri juga menyampaikan apresiasi kepada PMI Kota Surabaya yang dinilai telah melakukan pembinaan terhadap kader-kader PMR.

Ia mengutip ajaran Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang mengandung pesan untuk saling menolong dalam kebaikan.

PMR Diperkuat di Lingkungan Sekolah
Untuk memperkuat pembentukan karakter generasi muda, Pemerintah Kota Surabaya berencana menjadikan PMR sebagai salah satu pilihan ekstrakurikuler wajib di jenjang SD dan SMP di bawah naungan Pemkot Surabaya.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkenalkan nilai kepedulian sosial dan semangat membantu sesama sejak usia sekolah.

Eri juga meminta para pemuda tetap menjaga budaya lokal dan menghargai keberagaman.

“Arek Suroboyo sing ngandal iku sing menghormati budaya, menghargai perbedaan, dan biso ngebantu wong liyo. Sukses selalu untuk PMI dan PMR Kota Surabaya,” tuturnya.

Ribuan Pelajar Ikuti Festival PMR
Ketua Harian PMI Surabaya Taufik Rohman Hidayat mengatakan PMR merupakan wadah pembinaan generasi muda dalam bidang kemanusiaan.

Ia berharap anggota PMR dapat mengaktualisasikan Tri Bhakti PMR, menjunjung sportivitas dan kejujuran, membangun persahabatan antarsekolah, serta mengembangkan keterampilan dan kreativitas.

Festival PMR Kota Surabaya 2026 diikuti 2.190 peserta dari 105 sekolah, mulai dari PMR Mula tingkat SD, PMR Madya tingkat SMP, hingga PMR Wira tingkat SMA.

Kegiatan bertema Youth for Humanity tersebut dibuka langsung oleh Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo.

Para mahasiswa tersebut berasal dari berbagai negara, antara lain India, Yaman, Pakistan, Palestina, Iran, sejumlah negara di Afrika, serta negara lainnya. Kehadiran mereka dimanfaatkan sebagai ruang belajar lintas budaya yang mempertemukan siswa dengan pengalaman dan kebiasaan dari berbagai belahan dunia.

Siswa Diajak Mengenal Budaya Berbagai Negara
Pertukaran budaya berlangsung di sejumlah kelas dengan tema yang beragam. Para siswa bersama mahasiswa asing mengikuti kegiatan mulai dari pengenalan makanan tradisional, permainan tradisional, tari, musik, fun learning, hingga hasta karya.

Dalam kegiatan tersebut, siswa tidak hanya menjadi pendengar. Mereka ikut terlibat dalam aktivitas bersama, memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus mengenal budaya dari negara asal para mahasiswa.

Komunikasi berlangsung menggunakan berbagai bahasa. Bahasa asing menjadi sarana bagi mahasiswa dan siswa untuk berinteraksi, sementara Bahasa Jawa dan budaya lokal juga diperkenalkan kepada para mahasiswa asing.

Kepala SMP Labschool Unesa 3, Dian Hijrah Saputra, mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang memperluas kemampuan bahasa sekaligus wawasan global siswa.

“Program ini menjadi salah satu bentuk kerja sama yang kami harapkan dapat memperkuat literasi bahasa asing sekaligus wawasan global siswa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Unesa Summer Camp atas kesempatan dan kolaborasi yang sangat baik ini. Semoga kerja sama dan kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut ke depannya,” kata Dian.

Siswa dan Mahasiswa Saling Belajar
Interaksi lintas budaya tersebut mendapat respons positif dari peserta didik. Calista, salah seorang siswa, mengaku senang bisa belajar bahasa dari mahasiswa asing sekaligus mengajarkan Bahasa Jawa.

“Kegiatannya seru sekali. Kakak-kakaknya mengajari aku Bahasa Pakistan, dan aku juga mengajari mereka Bahasa Jawa. Aku mau ketemu mereka lagi,” ujar Calista.

Kegiatan ini memberikan pengalaman berbeda bagi siswa karena proses pengenalan budaya dilakukan melalui interaksi langsung, bukan hanya melalui materi pembelajaran di kelas.

Pertemuan mahasiswa asing dan siswa SMP Labschool Unesa 3 juga menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi bagian dari proses pendidikan. Siswa memperoleh kesempatan untuk mengenal budaya lain, sementara mahasiswa asing dapat berinteraksi dengan budaya lokal Indonesia.

Melalui kegiatan Unesa Summer Camp 2026 tersebut, SMP Labschool Unesa 3 terus mendorong pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga membangun kemampuan komunikasi dan wawasan global peserta didik.

Salah satu terdakwa, YS, mengaku memiliki versi berbeda mengenai penangkapan dirinya. Ia mengatakan tidak sedang memainkan HGI ketika polisi datang ke sebuah warung kopi di Jalan Simo Pomahan Baru Raya, Kelurahan Simo Mulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Selasa (24/2/2026).

Saat itu, YS mengaku datang ke warung kopi untuk menunggu panggilan pekerjaan sebagai penyedia jasa servis pendingin udara atau AC. Ia bertemu dengan dua rekannya yang telah berada di lokasi.

YS kemudian mengaku tertidur sambil menonton film drama China melalui telepon selulernya karena mengantuk. Ia juga mengatakan sedang menjalankan ibadah puasa.

Polisi Periksa Telepon Seluler
Menurut YS, saat dirinya tertidur, salah satu rekannya sedang memainkan permainan melalui aplikasi HGI. Sementara seorang lainnya menonton video melalui YouTube.

Tak lama berselang, polisi datang ke warung kopi tersebut. YS mengaku dibangunkan oleh petugas dan kemudian telepon selulernya diperiksa.

“Saya dibangunkan. Saya langsung kaget dan bingung. Polisi bilang jangan pura-pura tidur,” ujar YS.

Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan aplikasi HGI terpasang di telepon seluler miliknya.

“HP saya diambil dan diperiksa. Di situ memang ada aplikasi HGI,” ungkapnya.

YS mengakui keberadaan aplikasi HGI di perangkat miliknya. Namun, ia menegaskan tidak sedang menggunakan atau memainkan aplikasi tersebut ketika petugas datang.

Mengaku Tidak Mengetahui Dikaitkan dengan Perjudian
YS mengatakan dirinya sempat mempertanyakan kepada petugas mengenai aplikasi HGI yang ditemukan di telepon selulernya.

“Saya tanya ke pihak kepolisian. Mereka menjawab aplikasi bergambar kadal itu adalah aplikasi judi,” kata YS, menirukan jawaban petugas.

Ia mengaku sebelumnya tidak mengetahui bahwa permainan tertentu dalam aplikasi tersebut dikategorikan sebagai perjudian.

“Yang saya tahu HGI itu bukan situs judi online. Ketika saya tanya kepada penyidik, saya diberi tahu bahwa aplikasi game yang ada gambar kadalnya itu merupakan aplikasi judi online,” ujarnya.

Perkara kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Majelis Hakim Jatuhkan Vonis Satu Tahun
Berdasarkan putusan yang diterima YS, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan dirinya terbukti melanggar Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.

YS kemudian dijatuhi pidana penjara selama satu tahun. Hukuman serupa juga dijatuhkan terhadap dua warga lainnya, AL dan EK.

Vonis tersebut membuat YS harus menjalani hukuman dan berpisah sementara dengan istri serta kedua anaknya.

Anak pertama YS masih duduk di kelas III sekolah dasar, sedangkan anak keduanya masih bayi.

Istri Gantikan Peran YS
Selama YS menjalani hukuman, istrinya mengambil alih tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus merawat kedua anak mereka.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, istri YS kini bekerja sebagai asisten rumah tangga.

“Istri saya harus menjadi ayah dan ibu. Saat ini dia bekerja menjadi asisten rumah tangga untuk menghidupi kedua anak kami selama saya menjalani hukuman satu tahun penjara ini,” tegas YS.

Bagi YS, perkara tersebut tidak hanya berujung pada hukuman pidana, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan keluarganya. Ia tetap menjalani hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, meski menyatakan tidak sedang memainkan HGI ketika petugas datang melakukan penangkapan.

​Pesan tersebut menjadi benang merah dalam lokakarya Festival Media (Fesmed) Selat Malaka 2026 yang diinisiasi sebagai bentuk sinergi antara AJI, Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan masyarakat di Politeknik Negeri Batam, Sabtu (19/9/2026).

​Koordinator Wilayah PFI Sumatera, Hendra Syamhari, menegaskan bahwa nilai utama dari sebuah karya jurnalistik adalah fungsinya sebagai perekam fakta yang tidak bisa dimanipulasi oleh teknologi instan.

​"Foto itu akan menjadi saksi dan perekaman sejarah. Peristiwa yang terjadi direkam melalui bidikan lensa, kemudian menghasilkan foto yang kita bagikan untuk menjadi informasi publik. Oleh karena itu, etika kejujuran visual adalah benteng pertahanan dari hoaks," kata Hendra di hadapan 29 peserta lokakarya.

​Untuk menjamin keaslian sejarah tersebut, setiap karya visual harus taat pada kaidah jurnalistik. Fotografer lepas M. Noor Kanwa memaparkan bahwa keabsahan sebuah foto jurnalistik tidak hanya bertumpu pada gambar, melainkan juga pada takarir (caption) yang menyertainya.

​"Keterangan foto ini wajib hukumnya di dunia jurnalistik dan harus memuat unsur 5W+1H. Biasanya terdiri atas dua kalimat; kalimat pertama mendeskripsikan foto, dan kalimat kedua berisi keterangan tambahan," ujar Kanwa.

​Kanwa juga menegaskan aturan ketat terkait penggunaan AI. Menurutnya, teknologi hanya diizinkan untuk mengimbangi keterbatasan teknis kamera seperti koreksi warna, bukan mengubah esensi gambar yang berujung pada manipulasi fakta sejarah.

​Sebagai wujud nyata fungsi foto sebagai saksi sejarah, lokakarya ini ditutup dengan bedah karya dari buku foto jurnalistik Prahara Pulau Emas. Buku tersebut mendokumentasikan fakta-fakta visual tanpa rekayasa mengenai penderitaan korban dan dampak kerusakan akibat bencana banjir di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya.

Mengusung tema “Keraton Sumenep”, gelaran tahun keempat MEC tersebut menghadirkan unsur sejarah dan tradisi keraton dalam sebuah pertunjukan budaya yang terbuka untuk masyarakat.

Nuansa keraton terlihat sejak rangkaian defile. Sejumlah raja, sultan, pangeran, dan perwakilan kerajaan Nusantara tampil bersama para dayang yang mengenakan busana adat Keraton Sumenep.

Kehadiran para tokoh kerajaan dari berbagai daerah sekaligus membuat panggung MEC 2026 menjadi ruang pertemuan budaya antarkerajaan Nusantara.

Tokoh Kerajaan Ikut Defile

Para tokoh kerajaan yang hadir datang dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka antara lain berasal dari Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Banten, Yogyakarta, hingga Maluku Utara.

Salah satu tokoh yang hadir adalah PYM SPDB Pangeran Edward Syah Pernong, Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan ke-23 Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak, Kepaksian Pernong, Lampung.

Dari Maluku Utara hadir PYM Ahmad Sjah, Sultan Jailolo dari Kesultanan Jailolo, Halmahera Barat. Sementara PYM Adji Raden Mohammad Bakhrun hadir sebagai Sultan Gunung Tabur dari Kalimantan Timur.

Perwakilan Cirebon hadir melalui PYM Pangeran Handi, Raja Kaprabon XI.

Dari Sulawesi Selatan hadir YM Andi Idris Manginruru A. Idjo Daeng Buang Karaengta Katangka dari Kerajaan Gowa dan YM Andi Mardiani We Padauleng Karaeng Suginna, KaOpuan Benteng Selayar.

Selain itu, hadir YM Roswati Lasimpala dari Kerajaan Gorontalo, YM Tb Suroso dari Kerabat Kesultanan Banten, serta YM KRAy.T. Roro Fitria dari Kerabat Kesultanan Yogyakarta.

Puro Pakualaman Yogyakarta juga mengirim YM Dra. Hj. KRAy T. Yani WSS Kuswodijoyo yang menjabat Sekretaris Jenderal Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN).

Sejumlah pengurus dan tokoh MAKN turut hadir, di antaranya YM Andi Muhammad Isradi Zainal, YM RH Chandra, serta YM Soni Suharsono. Dari Kesultanan Sumenep hadir YM R. Yumei Sulistyo.

Pemkab Sumenep Berikan Cenderamata

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan cenderamata kepada para raja dan perwakilan kerajaan yang hadir.

Pemberian tersebut menjadi bentuk penyambutan terhadap para tamu yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti rangkaian MEC 2026.

Haji Her dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para tokoh kerajaan Nusantara di Sumenep.

"Selamat datang di tanah kebanggaan kami, Pulau Madura," ujar Haji Her.

Ia menyebut pertemuan para raja dari berbagai daerah menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Madura.

"Tentu suatu kebanggaan bagi kita semua, raja-raja se-Nusantara bisa hadir ke tempat kami," katanya.

Haji Her juga menyampaikan salam khas Madura kepada para tamu yang hadir.

"Tan taretan Madura, salam settong dara dari Madura," ucapnya.

Sejarah Keraton Jadi Bagian Pertunjukan

Pemilihan Keraton Sumenep sebagai tema MEC 2026 memberikan penekanan pada sejarah dan identitas budaya daerah tersebut.

Keraton tidak hanya ditempatkan sebagai bagian dari sejarah lokal, tetapi diperkenalkan kembali melalui panggung seni dan pertunjukan yang dapat dinikmati masyarakat luas.

Kehadiran kerajaan dan kesultanan dari berbagai daerah kemudian memperluas perspektif budaya dalam acara tersebut. Tradisi Sumenep bertemu dengan representasi budaya kerajaan dari berbagai wilayah Indonesia.

Dengan konsep tersebut, MEC 2026 menjadi bagian dari upaya menghadirkan sejarah dan kebudayaan ke ruang publik melalui medium karnaval, sekaligus membuka ruang pertemuan bagi para pelaku dan pemerhati budaya Nusantara.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Abraham Sridjaja, mengatakan penerapan UU PDP harus melihat keseluruhan konteks sebuah aktivitas, termasuk tujuan perekaman, jenis data yang diperoleh, hingga bagaimana data tersebut diproses.

Pernyataan itu disampaikan Abraham melalui unggahan di akun Instagram @abrahamsrijaya, Jumat (18/9/2026).

"UU Nomor 27 Tahun 2022 tidak boleh dibaca sepotong-sepotong. Ia harus dibaca utuh," tulis Abraham.

Tidak Semua Rekaman Sama

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan wajah seseorang dalam hasil rekaman.

UU PDP menggolongkan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Gambar wajah termasuk contoh data biometrik karena dapat berkaitan dengan proses identifikasi seseorang.

Namun, menurut Abraham, keberadaan unsur tersebut dalam sebuah rekaman belum dengan sendirinya menentukan bahwa telah terjadi pelanggaran UU PDP.

Ia menilai perlu dilihat apa yang dilakukan terhadap data tersebut setelah diperoleh. Dokumentasi kegiatan di tempat umum memiliki konteks yang berbeda dengan tindakan memperoleh, menggunakan, atau menyebarluaskan data pribadi secara melawan hukum.

"Yang harus dilihat adalah konteksnya. Jangan setiap aktivitas merekam di ruang publik langsung disimpulkan sebagai pelanggaran UU PDP," kata Abraham.

Enam Dasar Pemrosesan Data

Abraham juga menyoroti Pasal 20 UU PDP yang mengatur mengenai dasar pemrosesan data pribadi.

Menurut ketentuan tersebut, pemrosesan data tidak hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan. UU PDP menyediakan enam dasar pemrosesan yang sah.

Dasar tersebut meliputi persetujuan yang sah, pemenuhan kewajiban perjanjian, kewajiban hukum, perlindungan kepentingan vital, pelaksanaan tugas untuk kepentingan umum atau pelayanan publik, serta pemenuhan kepentingan yang sah dengan mempertimbangkan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan para pihak.

"Pasal 20 ayat (2) memuat enam dasar pemrosesan data yang sah. Persetujuan hanya salah satunya. Jadi, tidak bisa disederhanakan bahwa tanpa izin berarti otomatis melawan hukum," ujar Abraham.

Karena itu, menurut dia, persoalan perekaman tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya persetujuan orang yang terekam.

Ada Unsur Melawan Hukum

Abraham kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan pidana dalam UU PDP.

Pasal 65 mengatur larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dengan maksud tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap subjek data pribadi.

Larangan juga mencakup pengungkapan dan penggunaan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Sementara ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 67.

Dengan demikian, penilaian terhadap dugaan pelanggaran harus melihat unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang, termasuk adanya tindakan yang dilakukan secara melawan hukum.

Abraham mengatakan hal tersebut penting agar aktivitas dokumentasi masyarakat tidak langsung disamakan dengan tindak pidana.

Berdampak ke Kreator dan Jurnalis Warga

Menurut Abraham, penafsiran yang terlalu luas terhadap aturan tersebut berpotensi menyentuh berbagai aktivitas masyarakat yang menggunakan kamera di ruang publik.

Di antaranya kegiatan jurnalistik warga, pembuatan vlog, produksi konten digital, dokumentasi acara, hingga aktivitas kreator konten.

"Kalau merekam di ruang publik dianggap melanggar UU PDP, maka persoalannya akan menjadi sangat luas. Apakah kemudian semua kreator, jurnalis warga dan vlogger dianggap melanggar? Tentu persoalannya tidak sesederhana itu," katanya.

Meski demikian, ia tetap mengingatkan bahwa penggunaan rekaman yang mengandung identitas seseorang dapat memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran UU PDP atau aturan lain yang berlaku.

Implementasi UU PDP

Selain substansi aturan, Abraham menyinggung kesiapan kelembagaan dalam menjalankan UU PDP.

Pasal 58 sampai Pasal 60 mengatur mengenai lembaga yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pelindungan data pribadi, termasuk pengawasan kepatuhan, penegakan hukum administratif, penerimaan laporan, serta pemberian sanksi administratif.

Pemerintah pada Juli 2026 masih memfinalisasi pembentukan otoritas pelindungan data pribadi. Perkembangan kelembagaan tersebut menjadi salah satu bagian dalam implementasi UU PDP yang telah berlaku sejak 17 Oktober 2022.

UU tersebut sebelumnya memberikan masa penyesuaian paling lama dua tahun sejak diundangkan melalui Pasal 74. Masa penyesuaian itu berakhir pada 17 Oktober 2024.

Bagi Abraham, perlindungan terhadap data pribadi tetap diperlukan, tetapi penerapannya harus ditempatkan sesuai konstruksi hukum yang berlaku.

"UU PDP hadir untuk melindungi data masyarakat, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat," pungkasnya.

Permintaan itu disampaikan bersamaan dengan lima tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Ketua PC PMII Sidoarjo Alfien Ananta secara khusus meminta agar Sidang Paripurna Ke-6 pada 17 September 2026 ditunda.

Menurut PMII, penundaan diperlukan untuk memberikan waktu evaluasi terhadap rancangan perubahan anggaran.

“Surat terbuka ini adalah manifestasi tanggung jawab moral dan intelektual kami terhadap masa depan Kabupaten Sidoarjo,” ujar Alfien dalam pernyataannya.

PC PMII Sidoarjo menyampaikan evaluasi tersebut berdasarkan kajian mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026.

Sejumlah pos anggaran menjadi perhatian, termasuk belanja modal, belanja pegawai, program kesehatan, pendidikan, hingga Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dalam kajiannya, PC PMII menyebut anggaran program penanganan kemiskinan dan stunting mengalami pengurangan sebesar Rp26,7 miliar atau 18,4 persen.

Mereka juga mencatat adanya pengurangan anggaran infrastruktur perdesaan sebesar Rp45,5 miliar atau 14,2 persen.

Pada saat bersamaan, PMII menyoroti kenaikan belanja operasional birokrasi dan TPP ASN yang dalam kajian mereka mencapai Rp68,5 miliar atau 11,8 persen.

Soroti Belanja Modal dan Pegawai
PC PMII Sidoarjo juga mempertanyakan alokasi belanja modal dalam Raperda P-APBD 2026. Berdasarkan angka yang digunakan dalam kajian mereka, belanja modal mencapai Rp784,65 miliar atau 13,98 persen dari total APBD sekitar Rp5,61 triliun.

Organisasi mahasiswa tersebut mengaitkannya dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Mereka meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap struktur belanja agar pembangunan jangka panjang tetap mendapat perhatian.

Selain belanja modal, belanja pegawai juga menjadi sorotan.

PC PMII menyebut total belanja pegawai mencapai Rp648,7 miliar atau 32,10 persen dari total APBD. Mereka juga mempertanyakan usulan tambahan TPP ASN sebesar Rp68,5 miliar.

Di sektor pelayanan dasar, PMII menyoroti pemotongan iuran BPJS PBI APBD sebesar Rp12,4 miliar dan pengurangan anggaran rehabilitasi ruang kelas sebesar Rp8,2 miliar.

PC PMII juga memasukkan persoalan stunting dalam evaluasinya. Mereka menyebut prevalensi stunting berdasarkan data yang digunakan dalam kajian meningkat dari 2,29 persen pada 2024 menjadi 10,60 persen pada 2025.

Lima Tuntutan PMII
Dari berbagai catatan tersebut, PC PMII Sidoarjo menyampaikan lima tuntutan kepada Pemkab Sidoarjo.

Pertama, melakukan sinkronisasi seluruh program dan anggaran organisasi perangkat daerah dengan target RPJMD, terutama program pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Kedua, melakukan realokasi dan meningkatkan belanja modal untuk proyek strategis yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Ketiga, membuka transparansi indikator capaian kinerja yang menjadi dasar pemberian TPP ASN.

Keempat, memperkuat anggaran perlindungan sosial bagi buruh, petani, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya.

Kelima, mempercepat digitalisasi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal.

Alfien mengatakan kebijakan anggaran perlu dibahas dengan mempertimbangkan substansi pembangunan dan kepentingan masyarakat.

“Kami menuntut dengan sangat tegas agar Sidang Paripurna Ke-6 pada 17 September 2026 ditunda sebagai syarat mutlak dilakukannya evaluasi total atas Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan TA 2026,” tegasnya.

PC PMII Sidoarjo menyatakan akan melakukan konsolidasi gerakan dan mempertimbangkan aksi lanjutan apabila tuntutan penundaan sidang serta evaluasi anggaran tersebut tidak mendapat tindak lanjut.

Program tersebut dirancang untuk memberikan ruang bagi anak-anak dalam mengembangkan kreativitas, mengekspresikan diri melalui seni, serta mengeksplorasi imajinasi mereka melalui aktivitas mewarnai.

Dengan biaya partisipasi Rp60.000 nett, peserta akan mendapatkan sejumlah fasilitas, yakni sertifikat keikutsertaan, snack box, dan akses kolam renang atau pool access hotel setelah kegiatan selesai.

Peserta dapat membawa perlengkapan mewarnai sendiri, sedangkan media yang digunakan untuk kegiatan telah disiapkan oleh pihak penyelenggara.

General Manager MYZE Hotel Sumenep by Artotel, Akfian Farado Gusti, mengatakan Little ART merupakan bagian dari upaya hotel menghadirkan aktivitas positif bagi anak-anak sekaligus menciptakan ruang yang ramah keluarga.

“Melalui program 'Little ART', kami ingin memberikan wadah positif bagi anak-anak untuk menuangkan imajinasi dan kreativitas mereka dalam suasana yang santai dan inspiratif di hotel kami,” ujar Akfian.

Ia menambahkan, kegiatan seni tidak hanya memberikan kesempatan bagi anak untuk berkreasi, tetapi juga dapat menjadi aktivitas yang dilakukan bersama keluarga. Karena itu, konsep Little ART turut dilengkapi dengan akses kolam renang sehingga anak-anak dan keluarga dapat menikmati fasilitas hotel setelah acara.

“Selain mengasah kreativitas lewat kegiatan mewarnai, anak-anak juga dapat menikmati fasilitas rekreasi seperti akses kolam renang bersama keluarga. Ini adalah wujud komitmen MYZE Hotel Sumenep untuk selalu hadir di tengah masyarakat sebagai ruang publik yang ramah keluarga,” katanya.

Melalui penyelenggaraan Little ART, MYZE Hotel Sumenep berharap kegiatan tersebut dapat menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal seni sejak dini sekaligus menciptakan pengalaman kreatif bersama keluarga.

Informasi mengenai Little ART dapat diperoleh melalui +62 811-342-3131, website resmi MYZE Hotel Sumenep, atau akun Instagram @myzehotel.sumenep.