NGANJUK, Siagakota.com — Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jawa Timur di Nganjuk, Minggu (6/9/2026), diwarnai kericuhan dan dugaan kekerasan terhadap peserta. Kericuhan disebut bermula dari protes DPC GMNI Jember terhadap keabsahan surat rekomendasi calon pimpinan serta dugaan keterlibatan pengurus partai politik dalam struktur organisasi.
Salah satu dokumen yang menjadi sorotan adalah Surat Rekomendasi Nomor 01/SR/DPC.GMNI-MALANGRAYA/IX/2026 yang mencantumkan Mohammad Kelvin Arisudin Akbar, S.H. sebagai calon Ketua DPD GMNI Jawa Timur dan Michael Purnomo, S.H. sebagai calon Sekretaris.
Pihak yang menyampaikan informasi kepada media menilai surat tersebut bermasalah karena disebut ditandatangani Danang Prawito, S.H., yang disebut menjabat sebagai Sekretaris DPC GMNI Malang Raya.
Danang juga disebut merupakan pengurus struktural DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung sebagai Wakil Sekretaris Bidang Internal. Klaim mengenai jabatan tersebut serta konsekuensi terhadap keabsahan surat rekomendasi masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak terkait.
Persoalan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai independensi organisasi. Sejumlah kader mempertanyakan apakah seorang kader yang disebut memiliki jabatan struktural di partai politik dapat menandatangani dokumen resmi organisasi GMNI.
Protes DPC GMNI Jember Berujung Kericuhan
DPC GMNI Jember disebut menjadi salah satu pihak yang paling keras mempersoalkan dokumen rekomendasi tersebut.
Ketua DPC GMNI Jember menyampaikan keberatan karena menilai keberadaan pengurus partai politik dalam struktur organisasi dan proses rekomendasi calon pimpinan berpotensi mengganggu independensi GMNI.
"GMNI ini organisasi gerakan mahasiswa, bukan underbouw apalagi alat transaksional partai politik! Bagaimana mungkin seorang pengurus aktif DPC PDIP Tulungagung seperti Danang Prawito masih memegang SK dan menandatangani rekomendasi resmi calon pimpinan DPD?" ujarnya dalam forum.
Perdebatan tersebut kemudian disebut berkembang menjadi kericuhan. Ketua DPC GMNI Jember mengaku mendapat tindakan kekerasan hingga dipaksa keluar dari arena Konferda.
Ia mengklaim dipukul dan diseret keluar forum setelah menyampaikan keberatan mengenai keabsahan struktur dan rekomendasi calon.
"Saat kami mempertanyakan keabsahan SK dan intervensi partai ini secara teratur di persidangan, kami malah dihantam fisik. Saya dipukuli dan diseret keluar arena hanya karena kami menolak membisu," katanya setelah insiden.
Dugaan "SK Siluman" Dipersoalkan
Selain surat rekomendasi, peserta juga mempersoalkan keberadaan dokumen yang mereka sebut sebagai "SK siluman" dari DPP GMNI.
Menurut pihak yang menyampaikan informasi, terdapat dugaan penerbitan surat keputusan yang menaungi pihak yang disebut memiliki keterkaitan dengan partai politik untuk kemudian dilegalkan sebagai bagian dari kepengurusan cabang GMNI.
Klaim tersebut menjadi salah satu dasar penolakan terhadap proses pencalonan dan komposisi peserta Konferda.
Namun, hingga berita ini disusun, belum terdapat dokumen pembanding atau keterangan resmi dari DPP GMNI yang dapat memastikan tudingan mengenai "SK siluman" tersebut.
Independensi GMNI Jadi Sorotan
Polemik dalam Konferda GMNI Jawa Timur tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan mengenai independensi organisasi mahasiswa.
Pihak yang menolak proses tersebut menilai keterlibatan kader yang juga memiliki posisi struktural di partai politik dapat menimbulkan konflik kepentingan, khususnya apabila yang bersangkutan terlibat dalam proses rekomendasi dan pemilihan pimpinan organisasi.
Di sisi lain, tudingan mengenai intervensi partai politik maupun upaya mengarahkan hasil pemilihan masih membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
Kericuhan dan dugaan pemukulan terhadap Ketua DPC GMNI Jember menambah panjang persoalan dalam pelaksanaan Konferda. Forum yang seharusnya menjadi ruang musyawarah organisasi justru diwarnai konflik mengenai keabsahan peserta, rekomendasi calon, independensi organisasi, dan dugaan kekerasan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Danang Prawito, DPP GMNI, DPD GMNI Jawa Timur, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam polemik tersebut terkait keabsahan surat rekomendasi, dugaan keterlibatan partai politik, dan insiden kekerasan yang terjadi di arena Konferda.
Catatan Redaksi: Berita ini memuat informasi, klaim, dan tudingan dari pihak tertentu yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Pihak-pihak yang disebut memiliki hak jawab dan dapat menyampaikan klarifikasi kepada redaksi.
Editor : Redaksi
