Siagakota.com – Wacana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) dinilai perlu disertai penjelasan mengenai tujuan, kebutuhan, desain kelembagaan, serta sistem penerimaan mahasiswa. Sejumlah akademisi meminta pemerintah melakukan kajian kebutuhan sebelum institusi tersebut direalisasikan.
Pandangan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Universitas Republik Indonesia & Kepemimpinan Nasional: Antara Rekayasa Elite & Demokrasi Kritis” yang digelar Ranggah Rajasa Indonesia (RRI) di HANAKA Social Space, Jalan Flores, Surabaya, Jumat (4/9/2026).
Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Radius Setiyawan mengatakan pembentukan URI harus menjawab persoalan nyata dalam pendidikan tinggi Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap institusi pendidikan baru tersebut.
“Lahirnya sebuah gagasan itu harus melalui need assessment: negara ini butuh URI atau tidak? Rakyat ini butuh URI atau tidak?” kata Radius.
Ia menilai salah satu persoalan pendidikan tinggi saat ini adalah belum optimalnya penyerapan lulusan ke dunia kerja. Karena itu, keberadaan URI seharusnya memiliki tujuan yang jelas dan tidak sekadar menambah jumlah perguruan tinggi.
“Persoalan pertama dalam konteks pendidikan kita adalah tidak terserapnya mahasiswa dengan tingkat strata tertentu dalam industri,” ujarnya.
Radius juga meminta pemerintah menjelaskan posisi URI dalam sistem pendidikan nasional, termasuk orientasi pendidikan, mekanisme penerimaan mahasiswa, hingga hubungan institusi tersebut dengan struktur negara.
Desain Kelembagaan Perlu Jamin Kebebasan Akademik
Menurut Radius, desain kelembagaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Ia mempertanyakan kemungkinan penggunaan struktur yang terlalu dekat dengan birokrasi pemerintahan.
“Kenapa tidak namanya rektor? Kenapa ini? Apa bedanya dengan IPDN? Apa bedanya dengan kementerian?” katanya.
Radius menilai perguruan tinggi memiliki tradisi otonomi dan kebebasan akademik. Karena itu, URI perlu dirancang agar tetap memiliki ruang untuk mengembangkan pemikiran akademik secara independen.
Ia mengingatkan, desain kelembagaan yang tidak tepat berpotensi menimbulkan persepsi bahwa URI dibentuk untuk mengontrol kelompok akademik yang kritis.
“Karena negara frustrasi mendisiplinkan perguruan-perguruan tinggi negeri yang kritis, kita buat perguruan tinggi sendiri saja,” ujarnya.
Meski demikian, Radius tidak menyatakan penolakan terhadap URI. Ia mendorong desain dan tujuan institusi tersebut dibuka kepada publik sehingga dapat dibahas dan diuji secara akademik.
Akses Pendidikan dan Potensi Elite
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah akses mahasiswa. Radius menilai jika URI diarahkan sebagai institusi yang menyiapkan calon pemimpin nasional, pemerintah perlu memastikan proses penerimaan mahasiswa dilakukan secara inklusif.
Menurutnya, institusi pendidikan yang hanya dapat diakses kelompok tertentu berpotensi menciptakan reproduksi elite baru.
“Anak kita enggak bisa masuk. Ini kan kecenderungan di periode sekarang akan memunculkan reproduksi yang baru,” kata Radius.
Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) Jawa Timur Muhammad Lutfil Hakim meminta masyarakat melihat gagasan URI secara proporsional.
Ia mengatakan gagasan pemerintah tidak seharusnya dibela secara membabi buta, tetapi juga tidak perlu langsung ditolak tanpa melihat tujuan dan kemungkinan manfaatnya.
“Kita tidak boleh kemudian membela ide-ide besar Presiden secara membabi buta, tetapi kita juga tidak boleh menghakimi secara brutal ide-ide besar yang disampaikan oleh pemerintah atau Presiden,” ujar Lutfil.
Menurut Lutfil, URI dapat menjadi salah satu upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan nasional. Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh implementasi.
URI Diminta Tidak Hanya Jadi Gagasan
Lutfil mempertanyakan kemampuan URI dalam menghasilkan lulusan yang benar-benar dibutuhkan negara, termasuk ketika mereka nantinya bekerja di birokrasi maupun BUMN.
Ia menilai gagasan besar harus disertai desain implementasi yang matang agar tujuan awal tidak berubah ketika diterapkan.
Lutfil juga mengusulkan alternatif agar URI tidak harus ditempatkan secara langsung dalam struktur birokrasi. Salah satu pilihan yang menurutnya dapat dipertimbangkan adalah membangun institusi berbentuk think tank yang berfungsi menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan.
Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waludjo juga menekankan pentingnya need assessment. Menurutnya, kajian URI harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas dosen, lokasi, sistem pembelajaran hingga prospek kerja lulusan.
“Lulusannya harus diakses oleh pekerjaan. Berapa bulan? Ada timeline yang dikembangkan. Itu yang menurut saya harus diperhatikan,” kata Djoko.
Ia menilai keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup diukur melalui gagasan awal, tetapi juga harus dilihat berdasarkan hasil nyata di lapangan.
“Saya hari ini tidak mengkritik pemerintah, tetapi saya ingin tahu bagaimana nanti terjadinya. Saya ingin tahu bukti-bukti yang akan datang dari sebuah ide dasar dari Presiden yang saya cintai ini,” ujarnya.
Diskusi Diikuti Puluhan Peserta
Diskusi publik mengenai URI tersebut diikuti sekitar 75 peserta, termasuk mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Forum menghadirkan Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waludjo, Ketua Pengurus Wilayah KAUJE Jawa Timur Muhammad Lutfil Hakim, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Radius Setiyawan, serta Asisten Deputi Kepesertaan Usaha Kecil dan Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari yang mewakili Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Turut hadir perwakilan Kadin Jawa Timur Tri Prakoso dan Bendahara PWI Jawa Timur Andy Setiawan.
Ketua RRI Eko Ridwan mengatakan diskusi tersebut menjadi ruang untuk membahas isu strategis nasional, terutama pendidikan, kebudayaan, kesenjangan sosial, dan arah kepemimpinan nasional.
Menurut Eko, wacana URI perlu dibahas secara terbuka untuk melihat apakah institusi tersebut nantinya menjadi kompetitor atau justru melengkapi perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah ada.
“Apakah hadirnya URI ini nantinya akan menjadi kompetitor atau melengkapi PTN maupun PTS unggulan seperti ITB, UI, UGM, hingga Unair? Hal inilah yang perlu kita bedah bersama,” kata Eko.
Ia berharap diskusi tersebut dapat menjadi ruang dialog bagi generasi muda, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam mengawal arah pendidikan serta kepemimpinan nasional secara kritis dan konstruktif.
Editor : Redaksi
